Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa melakukan kunjungan kerja, dengan meninjau lokasi penyebab banjir Desa Karangligar, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Adapun ini dilakukan untuk mendorong pengentasan persoalan banjir di Desa Karangligar yang merupakan daerah paling rawan banjir di Karawang. Di mana turut didampingi Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Mochamad Dian Al Ma’rup.
Saan Mustopa mengecek pertemuan Sungai Cidawolong, Sungai Kaliurang dengan Sungai Cibeet.
“Ini banjir yang abadi, agak permanen sudah belasan tahun ini banjir. Kita coba ingin melihat langsung (penyebabnya) dan bagaimana nanti bagaimana penanganannya,” kata dia dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/12/2024)/
Saan mengatakan, dirinya akan mendorong anggaran penanganan banjir di Desa Karangligar. Sehingga pelaksanaan penanganan banjir tersebut bisa dilakukan di Tahun 2025.
“Saya mendorong secara politiknya, nanti Pak Bpati Haji Aep kita berkolaborasi bersinergi dengan BBWS untuk menangani persoalan banjir. Untuk teknis Pak Dian (Kepala BBWS Citarum),”ungkap dia.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan penanganan banjir di Desa Karangligar.
“Pemerintah siap dalam pelaksanaan ini, Pemerintah Daerah tentunya tidak merasa keberatan, yang pasti lahan untuk yang tadi lebih dari 1 hektar kita siap akan bebaskan. Yang penting masyarakat semua di wilayah sini bisa kita terselamatkan,” kata dia.
Aep mengaku berharap pelaksanaan penanganan bisa dilakukan pada Tahun 2024. Pemerintah daerah akan berkolaborasi untuk penanganan banjir.
“Tadi dibilang akan diperlukan kolam dan pompa dengan kebutuhan 1 hektare lebih. Kami juga Alhamdulillah ada Pak Saan sebagai Wakil Ketua DPR RI hadir juga kesini sebagai kunjungan kerja,” kata Aep.
Terus Berusaha
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Mochamad Dian Al Ma’rup mengatakan, untuk penanganan banjir di Desa Karangligar diperlukan anggaran sekitar Rp80 sampai Rp100 miliar.
“Anggarannya diperkirakan sekitar Rp80 sampai Rp100 miliar. Ini merupakan tindakan jangka menengah yang segera, maka kami juga melakukan desain bagaimana caranya supaya back water dari Sungai Cidawolong ini tidak terus-terusan akibat Cibeet,” kata Dian.
Pertama, lanjut dia, penanganan akan dilakukan normalisasi sesuai dengan elevasi.
“Setelah itu kita akan pasang pintu, dimana setelah pintu ini disebelahnya akan dipasang kolam retensi, agar begitu dipasang pintu tidak bisa masuk ke Cibeet, Cibeet juga gak bisa masuk ke Cidawolong,” kata Dian.
Kemudian untuk cara mengeluarkan air dari Cidawolong. Pihaknya akan memompa ke kolam retensi sebagai parkir air ke Cibeet. Air akan berkurang sesuai kapasitas pompa.
“Insyaallah banjir akan berkurang signifikan menyisakan sekitar 17 sampai 40 hektar dari 135 hektar genangan yg ada disini, mudah-mudahan lancar,” kata Dian.
Untuk sisanya, akan ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Barat. “Nah nanti juga ada upaya lain yang kami akan tindak lanjuti dengan pak gubernur, bagaimana mengatasi sisa yang tadi yang tidak tertangani. Ini nanti belum bisa kita ekspose karena ini masih kita perlu desain,” kata Dian.