Jakarta
–
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, mengaku sungkan meminta tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2025. Pihaknya pun tengah mempertimbangkan opsi pinjaman lunak dari Bank Dunia.
Dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (11/6), AHY awalnya menjawab pertanyaan sejumlah anggota DPR tentang pagu indikatif Kementerian ATR/BPN yang hanya Rp 6,45 triliun pada 2025. Ia mengakui anggaran itu memang terbatas untuk melaksanakan program ATR/BPN untuk 2025.
“Terima kasih bapak pimpinan yang semua menyampaikan keprihatinannya agar ATR/BPN tidak mengalami penurunan, apalagi kalau cukup signifikan. Benar, kami juga awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini,” kata AHY di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa(11/6/2024).
AHY kemudian mengungkap, bahwa kementerian yang dipimpinnya sebenarnya mengajukan anggaran Rp 14 triliun untuk 2025. Namun, karena sudah menerima pagu indikatif sebesar Rp 6,45 triliun dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, ia mengaku sungkan meminta anggaran lebih.
“Kami akhirnya sungkan ketika pagu indikatif Rp 6,45 triliun. Jadi sebetulnya kebutuhannya seperti ini (Rp 14 triliun). Kalaupun tidak (mencapai Rp 14 triliun), ya tidak jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau 2023,” jelasnya.
Oleh sebab itu untuk saat ini, AHY menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah mengajukan permohonan tambahan anggaran sekitar Rp 620 miliar. Di sisi lain, AHY menuturkan Kementerian ATR/BPN kini juga berusaha mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Jumlahnya mencapai US$ 635 juta atau Rp 10,3 triliun (kurs Rp 16.311).
Awalnya, di hadapan Anggota Komisi II DPR RI, AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah memperoleh pinjaman lunak sebesar US$ 200 juta atau Rp 3,2 triliun dari Bank Dunia untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pinjaman itu diperoleh dalam lima tahun terakhir.
“Dalam lima tahun terakhir, kita mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta US Dolar dari Bank Dunia untuk PTSL. Program ini dinilai berhasil oleh Bank Dunia,” kata AHY di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
AHY kemudian menjelaskan, bahwa karena keberhasilan program PTSL dia sempat diundang untuk mewakili tidak hanya Indonesia, tetapi benua Asia untuk berbagi cerita kesuksesan PTSL. Undangan diperoleh AHY dalam agenda World Bank Conference di markas Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat.
Oleh sebab itu melihat apresiasi Bank Dunia, AHY mengatakan pihaknya saat ini sedang menegosiasikan pinjaman tambahan. AHY pun mengatakan bahwa Bank Dunia kemungkinan besar bakal memberikan bantuan pinjaman lunak tersebut.
AHY optimis bahwa pinjaman lunak akan berguna mendorong upaya pemerintah mempercepat program PTSL dan mendorong kesuksesan program reforma agraria.
“Hasil negosiasi kami, Insya Allah, Bank Dunia akan meningkatkan bantuan pinjaman lunak, dari US$ 200 juta menjadi US$ 635 juta. Dengan sistem dan mekanisme yang tepat, kami optimis bantuan ini akan semakin meningkatkan kesuksesan program reforma agraria,” pungkasnya.
(das/das)