:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5007949/original/085782600_1731677131-image__5_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Wamendagri: Semakin Cepat Makin Bagus")
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengamini, usulan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi salah satu pembahasan yang tengah digodoknya. Menurut dia, hal itu menjadi atensi yang bila semakin cepat dirampungkan kajiannya maka semakin bagus realisasinya.
“Pak presiden menangkap urgensinya, semakin cepat semakin bagus. Karena kita mempersiapkan sistemnya,” kata Bima saat ditemui di SMA 34 Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Meski ingin segera, Bima memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru. Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah berkonsultasi dengan publik, akademisi kampus, peneliti, LSM, NGO, terutama partai politik dan DPR RI.
Terkait suara kontra yang menyebut usulan tersebut sebagai kemunduran demokrasi, Bima mengaku tidak sepakat. Dia meminta publik lebih imbang menilai usulan Prabowo. Karena apa pun kebijakan dijalankan pasti memiliki lebih dan kurangnya masing-masing.
“Semua opsi ada plus dan minus, kembali ke DPRD ada plus minusnya, dipilih langsung juga ada plus minusnya, semuanya pasti ada catatan dan kita bahas semua di atas meja bersama,” minta dia.
Wacana Kembali Mencuat
Sebagai informasi, Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat.
Wacana tersebut kembali digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran.
Menurut dia, anggaran besar yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dialihkan untuk memberi makan anak-anak hingga perbaikan sekolah.
Diketahui, isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Gagasan serupa juga sempat mengemuka di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kala itu Bambang Soesatyo (Bamsoet).