:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4831165/original/018307600_1715666547-IMG-20240514-WA0018.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Sekjen PAN Respons Positif Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD")
Liputan6.com, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), menyebut langkah ini sebagai solusi efektif untuk mengatasi tantangan pemilihan kepala daerah langsung yang selama ini membebani negara dan masyarakat.
“Kami melihat bahwa pemilihan langsung memiliki biaya politik yang sangat tinggi, baik untuk penyelenggara maupun peserta pemilu. Di samping itu, dampaknya juga dirasakan masyarakat dalam bentuk politik uang dan polarisasi. Dengan dikembalikan ke DPRD, efisiensi akan meningkat dan prosesnya tetap mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan,” ujar Eko Patrio dalam pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Menurutnya, mekanisme ini tidak hanya menekan biaya, tetapi juga mendorong pemilihan pemimpin daerah yang lebih berkualitas dan berintegritas.
“Melibatkan DPRD bukan berarti demokrasi dikurangi, justru ini memaksimalkan fungsi representasi mereka sebagai perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu,” tambahnya.
PAN berkomitmen untuk mendukung kebijakan ini melalui dialog dengan berbagai pihak, termasuk partai politik lain dan pemerintah. Langkah konsolidasi internal juga segera dilakukan agar setiap kader memahami urgensi dan manfaat perubahan mekanisme ini.
“Kami percaya masyarakat menginginkan pemimpin yang fokus bekerja, bukan sibuk dengan politik elektoral yang menghabiskan energi dan biaya. PAN mendukung penuh upaya efisiensi ini demi pemerintahan daerah yang lebih efektif,” tutup Eko.
Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Wamendagri: Cari Akar Masalah Biaya Politik Tinggi
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan pemerintah tengah mendalami kajian soal pemilihan kepala daerah melalui penunjukan langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut dia, hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya di hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar beberapa waktu lalu.
“Jadi, presiden sudah melontarkan wacana mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Ini didasari dari atensi presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Bima di SMA 34 Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Bima menjelaskan, fakta dimaksud adalah biaya pemilihan kepala daerah yang tidak murah. Apalagi, hal itu dijalankan usai rangkaian pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Maka dari itu, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan kajian bagaimana jika pemilihan kepala daerah nantinya berupa penunjukan oleh DPRD.
“Presiden memerintahkan untuk mulai melakukan kajian, kita berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya dan pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi,” jelas Bima.
Tak Ingin Buru-Buru
Namum Bima memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut. Sebab saat ini pemerintah sedang melakukan identifikasi akar masalah mengapa pemilu memakan biaya politik yang tinggi.
Dia yakin, jika akarnya ditemukan maka semua masalah akan tersambung dengan sebuah solusi yang baik.
“Jangan sampai akar masalahnya apa kemudian solusinya ke mana, harus nyambung semua. Jadi, akar masalah politik uang harus kita ketahui seperti apa. Kenapa menjadi biayanya tinggi,” pungkas Bima Arya.