Jakarta
–
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan proses pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam hal ini Rini mengaku belum mendapatkan arahan lebih jauh dari Prabowo kapan pemindahan ASN ini dapat dilakukan. Namun menurutnya para abdi negara ini akan berpindah paling lambat saat infrastruktur trias politika (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) siap.
“Saya sendiri belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden kapan akan berpindah. Tetapi concern Bapak Presiden itu adalah bahwa nanti pemindahan ke IKN itu ketika ada trias politika juga sudah siap secara keseluruhan,” kata Rini saat ditemui wartawan usai acara ASN Culture Festival 2024 di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Sembari menunggu arahan Prabowo, Rini mengatakan saat ini pihaknya juga sedang menunggu kesiapan Kementerian/Lembaga baru. Sebab hingga saat ini Kementerian-Kementerian baru ini masih sibuk dalam hal pengisian jabatan alias pengadaan pegawai.
“Nah ini kalau dari kami tentunya, kami harus menunggu dulu nih dari 34 ke 48 Kementerian pasti formasi berubah, jabatan fungsional berubah, kelas jabatan berubah dan sebagainya gitu,” jelas Rini.
“Infrastrukturnya juga kan berubah dulu, kan ada tower per Menko kan, nah sekarang kan ada tujuh Menko, ya tentunya konstelasinya harus berubah. Nah ini kita masih menunggu seperti apa,” terangnya lagi.
Di luar itu, Rini mengatakan pihaknya juga masih harus menyusun kembali nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN dari masing-masing Kementerian. Sehingga pemindahan ASN ini dapat dengan segera dilaksanakan saat Prabowo memberi ‘lampu hijau’.
“Dulu nama-namanya kan sudah ada di masing-masing Kementerian. Nah sekarang berubah lagi, kita harus tanya lagi. Ya itu pertama, kami juga menunggu arahan Bapak Presiden kapan boleh pindah,” ujar dia.
Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini akan terbagi dalam dua timeline utama, yakni untuk 2025 dan 2028.
“Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri PANRB tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata Basuki kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Basuki menyerahkan sepenuhnya jadwal pemindahan ASN ke IKN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pastinya pemindahan itu akan dilakukan secara bertahap.
Meski begitu ia mengakui hunian dan perkantoran yang tersedia saat ini masih sesuai dengan jumlah Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni sebanyak 36 kementerian. Untuk menyesuaikan jumlah Kabinet Merah Putih yang sebanyak 48 kementerian, dipastikan akan ada pembangunan tambahan.
(kil/kil)