Jakarta
–
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) untuk mengatasi masyarakat keluar dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 496,8 triliun di 2024.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Sudarto mengatakan program perlinsos yang langsung diterima masyarakat itu terbagi lewat banyak kementerian dan lembaga (K/L).
“Alokasi program perlindungan sosial cukup tinggi di APBN kita. Tahun 2024 adalah Rp 496,8 triliun,” kata Sudarto dalam acara Peluncuran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek): Wujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).
Sudarto membeberkan beberapa strategi Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Pertama, menurunkan beban pengeluaran salah satunya dengan memastikan kelompok miskin ekstrem mendapat berbagai program perlinsos.
Berbagai program perlinsos yang diberikan pemerintah di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Prakerja, hingga dalam bentuk subsidi BBM dan listrik.
Cara kedua meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM.
Strategi ketiga untuk menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yakni dengan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Caranya lewat peningkatan akses terhadap layanan dasar, meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong konvergensi anggaran dan konsolidasi program.
“Di sini artinya harmonisasi antar program, antar K/L, kemudian akses masyarakat terhadap permodalan, pelatihan untuk peningkatan pendapatan dan data geospasial untuk mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan untuk mengukur konvergensi wilayah Indonesia menjadi sangat penting,” beber Sudarto.
(aid/ara)