Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) sudah memastikan status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Bobby Nasution bukan lagi kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengaku, partainya siap menerima Jokowi masuk ke dalam partainya.
“Jika Pak Joko Widodo bersedia untuk masuk sebagai kader PAN, maka PAN akan sangat senang,” kata Yoga, saat dihubungi merdeka.com, Kamis (5/12/2024).
Namun, Yoga menilai, Jokowi lebih baik menjadi bapak bangsa, ketimbang gabung partai. Sebab, sosoknya mampu membantu pemerintahan Prabowo Subianto.
“Tapi, apakah Pak Jokowi mau? Karena banyak sekali beberapa pemikiran Pak Jokowi lebih baik menjadi bapak bangsa yang membantu pemerintahan pak Prabowo,” ujar dia.
Menurutnya, Jokowi dapat mempercepat target-target pembangunan sesuai dengan visi-misi pemerintahan Prabowo.
“Di dalam merealisasikan misi visi pemerintahan sekarang agar bisa akseleratif dan bisa mempercepat target-target pembangunan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan pemerintahan Prabowo-Gibran,” paparnya.
“Dan pak Jokowi tentu akan bisa membantu dalam bidang lingkungan, sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga diharapkan akan ada kesinambungan program dan realisasi untuk mempercepat Indonesia maju,” imbuh Yoga.
Hasto Kembali Tegaskan Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution Bukan Lagi Kader PDIP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan terkait status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hasto menegaskan, ketiganya bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan.
“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam jumpa pers yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, tindakan-tindakan Jokowi dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.
“Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujar Hasto.
Pun demikian dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, ketika mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan juga di-endorse oleh Jokowi.
Apalagi naiknya Gibran sebagai wakil presiden melalui proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi, kata Hasto, maka otomatis status seluruh kelengkapan keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah dinyatakan berakhir.
“Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti,” ujar Hasto Kristiyanto.
Komitmen
Hasto menegaskan, keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya Kartu Tanda Anggota (KTA), tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
“PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” ujar Sekjen PDIP.
Hasto menyampaikan, PDIP tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.
“Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga dan kemudian bagaimana rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan mengubah kan cita-cita yang membentuknya,” ucap Hasto.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com