:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4283727/original/045192500_1672996139-73c6dd81-ca76-425a-850f-596824250b6c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Moeldoko soal Kelanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo: Tergantung Urgensi Presiden")
Liputan6.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko belum bisa memastikan apakah lembaga yang ia pimpin tetap berlanjut atau dihapuskan di pemerintahan Prabowo Subianto. Moeldoko mengatakan, keberlanjutan lembaga KSP tergantung keputusan Prabowo sebagai presiden.
“Jadi KSP ini sebuah lembagaan struktural ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk,” ucap Moeldoko kepada wartawan, Rabu (2/10/2024).
Adapun KSP sendiri dibentuk menjadi lembaga struktural pada tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sementara itu, Presiden Soeharto memiliki Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai Unit Kerja Presieen Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
“Itu ada referensinya, dulu jamannya Pak Harto kan ada Sesdalubang, berikutnya Pak SBY ada UKP4, sekarang ada kantor Kepala Staf Kepresidenan. Apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang,” tuturnya.
Menurut dia, baik KSP, Sesdalubang, maupun UKP4 memiliki tugas yang sama yakni, memonitor dan mengevaluasi program-program kerja presiden. Namun, kata dia, KSP memiliku fungsi yang lebih luas yakni, komunikasi politik dan komunikasi publik serta mengelola isu-isu strategis.
Untuk isu-isu strategis sendiri, saat ini pemerintah memiliki Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dibentuk Jokowi pada Agustus 2024. Sehingga, Moeldoko menuturkan nantinya tugas unit kerja seperti KSP di era pemerintahan Prabowo hanya akan memonitor proyek strategis nasional (PSN).
“Berikutnya mungkin apa tugasnya yang titik beratnya di sini? Mestinya menurut saya kayaknya ke Monev, Monitor dan Evaluasi terhadap program-program Prioritas Nasional dan PSN. Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira disitu, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Belum Ada Pembahasan dengan Prabowo
Moeldoko mengaku hingga kini belum ada pembahasan dengan Prabowo terkait kelanjutan KSP.
“Belum, secara pribadi belum ada, khusus yang berkaitan dengan KSP,” ucap Moeldoko.
Seperti diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan memiliki 44 kementerian dalam kabinetnya. Jumlah ini cukup besar karena saat ini jumlah kementerian yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo ada 34 kementerian.
Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.
Menurutnya, nomenklatur yang terlalu besar akan sangat berpotensi terjadi tumpang tindih peran dan fungsi. Tak hanya itu muncul juga potensi pembengkakan anggaran, dan memperumit berbagai urusan. Terutama urusan pembangunan ekonomi karena terlalu ‘banyak meja’.
“Ujungnya, justru kinerja ekonomi ya begitu-begitu aja lantaran anggaran justru lebih banyak dikonsumsi sendiri oleh pemerintah,” kata Ronny, Jakarta, Selasa (24/9).