Mendagri Ingatkan Pj Kepala Daerah Tidak Boleh Pasang Baliho Dukungan Paslon di Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengadakan pertemuan virtual dengan seluruh penjabat kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, untuk membahas dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Tito memberikan arahan kepada penjabat kepala daerah terkait tugas mereka. Ia menegaskan bahwa penjabat kepala daerah bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pemerintahan daerah hingga terpilihnya kepala daerah yang baru melalui Pilkada Serentak 2024.

Tito juga menegaskan bahwa penjabat kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada Serentak 2024 harus mundur dari jabatan sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta agar pengunduran diri sebagai ASN diajukan paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon. Aturan ini telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mendagri pada tanggal 16 Mei 2024.

“Yang (ingin) ikut running pilkada saya sudah kirim suratnya tanggal 16 Mei 2024, sebagai mana dijelaskan agar rekan-rekan memberikan informasi melampirkan (surat pengunduran diri) kepada Mendagri 40 hari sebelum tanggal pendaftaran calon,” ujarnya yang dikutip dari Antara.

Di lain sisi, dirinya juga mengingatkan penjabat kepala daerah agar tidak memasang baliho yang mengarah pada dukungan pilkada sekalipun dipasang oleh masyarakat.

Apabila memang ingin memasang baliho, Tito menyarankan agar dapat menggunakan kalimat yang sesuai dengan tugas yang diemban.

“Kalau ingin pasang baliho bisa pakai kata sukseskan (penanganan) stunting atau program kegiatan penjabat gubernur dan jangan ada baliho sukseskan atau dukung nama penjabat gubernur ini, walaupun ini misalnya yang pasang masyarakat, tolong diturunkan,” tegas Tito.

Selain membahas Pilkada 2024, Tito juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada kepala daerah. Ia menyatakan bahwa PAD yang kuat akan membuat daerah tidak tergantung pada dana transfer pusat dan lebih mandiri. Hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Tito meminta kepala daerah untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan mencari peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan daerah dan meningkatkan PAD. Ia juga mengharapkan kepala daerah berani membuat program dan terobosan kreatif, asalkan program tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan.