Jakarta
–
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemui ribuan driver ojek online yang menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan usai audiensi antara Kominfo dengan perwakilan massa aksi.
Audiensi ini digelar bersama 8 orang perwakilan Koalisi Ojol Nasional (KON). Mereka dipertemukan langsung dengan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.
Setelahnya, Kominfo pun mengirimkan Direktur Pos Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung, untuk naik ke mobil orasi dan menjawab pertanyaan massa aksi.
“Saya saat ini mewakili Pak Wamen, bertemu dengan teman-teman dan berkoordinasi bagaimana menyelesaikannya segera mungkin dan tuntutan ini sudah diterima,” kata Gunawan, di lokasi demo, Kamis (29/8/2024).
Gunawan juga menjamin, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan bersama dengan seluruh aplikator untuk membahas seluruh tuntutan yang diajukan pendemo.
“Kami juga akan sesegera mungkin mengadakan pertemuan dengan semua aplikator untuk membahas tuntutan teman-teman, teman-teman sesegera mungkin kita akan bertemu. Intinya Pak Wamen sudah mendengar dan Pak Wamen juga akan mencarikan solusi yang terbaik dan berkeadilan bagi teman-teman, termasuk mengenai tarif yang diterapkan,” jelasnya.
Merespons pernyataan Gunawan, perwakilan ojol, Andi Kristianto, menambahkan berdasarkan hasil diskusi tersebut disepakati permasalahan ini akan selesai setidaknya dalam 2 minggu.
“Bila kita tidak mendapatkan progres dalam waktu 2 minggu, kita tidak akan basa-basi lagi kita akan kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Bagaimanapun juga kita harus menghargai usaha mereka, untuk menyelesaikan itu butuh waktu, untuk berkoordinasi dan kita berikan paling lambat itu adalah 2 minggu,” kata Andi.
Kendati demikian, apabila dalam waktu 1 minggu belum ada progresnya, para ojol meminta agar Kominfo menonaktifkan aplikasi ojol setidaknya dalam kurun waktu 3 hari.
“Ada permintaan juga misalkan dalam satu minggu ini tidak ada progress kita minta seluruh layanan aplikasi dimatikan oleh Kominfo,” ujar dia.
Sebagai informasi, salah satu yang paling disoroti para driver ojol dalam demo kali ini ialah terkait beban tarif yang ditetapkan operator. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.
Adapun dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo itu, pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.
“Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut,” Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Mohamad Rahman Tohir, ditemui di lokasi demo.
(shc/fdl)