Jakarta
–
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan Rp 27.036.131.800.000 belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di 2025. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 77.616 pegawai pada 12 unit eselon I lingkungan Kemenkeu.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan total pagu indikatif Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada 2025 sebesar Rp 33,18 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang terdiri dari belanja pegawai Rp 27,04 triliun, belanja barang Rp 5,65 triliun, dan belanja modal Rp 502 miliar.
“Belanja pegawai pada Sekretariat Jenderal dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi 77.616 pegawai pada 12 unit eselon I lingkup Kemenkeu,” kata Heru dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Heru menyebut terdapat kenaikan pagu anggaran Rp 2,7 triliun di 2025 yakni untuk belanja pegawai yang naik Rp 2,2 triliun dan belanja barang naik Rp 754 miliar. Sementara itu, belanja modal turun Rp 421 miliar.
Peningkatan belanja pegawai di antaranya disebabkan oleh penyesuaian gaji akibat kenaikan pangkat/golongan, kenaikan gaji berkala, dan penambahan anggota keluarga. Selain itu juga adanya penyesuaian tunjangan kinerja sebagai dampak kenaikan pangkat jabatan baik struktural maupun fungsional.
“Belanja pegawai (naik) juga diperlukan bagi pengangkatan jabatan fungsional khususnya di DJP untuk mendukung implementasi core tax yang kami perkirakan akan selesai tahun ini,” tambah Heru.
Sementara itu, kenaikan belanja barang disebabkan karena adanya kebutuhan biaya pemeliharaan TIK (sewa internet dan internet, lisensi perangkat lunak), pembiayaan kegiatan prioritas nasional, proyek unggulan dan inisiatif baru, serta kenaikan belanja layanan beasiswa pada BLU LPDP.
“Sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan karena kegiatan pembangunan smart data center sudah selesai tahun ini, kemudian penurunan kebutuhan konsolidasi perangkat pengguna (laptop dan PC),” beber Heru.
(aid/ara)