Banten
–
Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 15 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 2025.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, alokasi dana tersebut telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meski demikian, ia menekankan, anggaran tersebut bisa aja bertambah. Kementerian Keuangan memberikan ruang untuk pemerintahan berikutnya melakukan penyesuaian.
“Total di tahun 2025 itu saat ini Rp 15 triliun, tapi bisa ditambah ruang diskresi presiden tadi,” kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).
Thomas menjelaskan, Rp 15 triliun itu dialokasikan ke dua anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Pertama, untuk Otorita IKN (OIKN) Rp 5,89 triliun dan kedua di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 9,11 triliun.
“Sekarang saat ini Rp 15 triliun itu di-break down, OIKN Rp 5,89 triliun dan PUPR Rp 9,11 triliun. Sekali lagi angka itu bisa berubah.,” ujarnya.
Thomas mengatakan, Prabowo memiliki ruang untuk anggaran pembangunan IKN. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari keunikan sistem, di mana APBN 2025 dibentuk dengan kerja bersama pemerintah yang masa jabatannya akan selesai Oktober nanti.
“Untuk memberikan ruang supaya Presiden Terpilih Prabowo bisa melanjutkan, memprioritaskan apapun ke depannya. Jadi di situ prinsipnya diskresi presiden terpilih, besar sekali dan itu di BA BUN, tapi prinsipnya untuk mendatangkan fleksibilitas ke depan,,” kata dia.
Sebagai tambahan informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN dari 2022-2024 sebesar Rp 76,5 triliun. Saat ini realisasi anggaran untuk IKN hingga Agustus 2024 tercatat Rp 18,9 triliun. Realisasi tersebut sebesar 43,1% dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 44 triliun.
“Total alokasi anggaran IKN tahun 2022 sampai 2024 adalah Rp 76,5 triliun terdiri atas 2022 Rp 5,5 triliun, 2023 Rp 27 triliun dan di APBN di 2024 ini Rp 44 triliun. Dan khusus tahun ini tadi telah realisasi Rp 18,9 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Senin (23/9/2023).
Dari 2022 hingga 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN sebesar Rp 76,5 triliun. Adapun rinciannya yakni realisasi 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 Rp 27 triliun dan APBN 2024 sebesar Rp 44 triliun.
Suahasil menerangkan adapun realisasi anggaran hingga Agustus 2024 sebesar Rp 18,9 triliun terdiri dari realisasi klaster infrastruktur Rp 16,2 triliun dari pagu Rp 40,7 triliun dan realisasi klaster non infrastruktur sebesar Rp 2,7 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun.
(shc/ara)