Liputan6.com, Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto kembali mengingatkan untuk tetap menjaga netralitas selama pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Pilkada serentak 2024).
Karyoto kemudian menyampaikan beberapa larangan yang harus dipatuhi jajarannya selama pengamanan TPS Pilkada Serentak 2024 berlangsung.
Hal tersebut diungkap Karyoto saat memberikan sambutan di Apel Gabungan TNI-Polri dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024).
“Pesan saya untuk tetap menjaga netralitas kita dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan kita kepada keberpihakan ke salah satu paslon kepala daerah maupun kepala daerah tingkat 1 dan 2,” kata Karyoto, Senin (25/11/2024).
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meminta kepada anggota yang bertugas untuk menghindari hal-hal yang mencoreng nama institusi Polri.
“Jangan lakukan hal-hal kontraproduktif yang dapat menyudutkan institusi Polri,” ucap dia.
Karyoto mengatakan, anggota harus berhati-hati dalam memilih tempat beristirahat, juga senantiasa menjaga lisan.
“Kepada para perwira pengendali agar cermat dalam memilih tempat untuk beristirahat ataupun tempat untuk menginap anggotanya dan jangan berbicara dengan mengarahkan dukungan atau menjatuhkan elektabilitas salah satu paslon pilkada 2024,” terang dia.
Sebelumnya, Karyoto menekankan kepada anggota untuk benar-benar serius menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di setiap TPS selama proses Pilkada berlangsung. Dia mengatakan, Bidang Propam turut diterjunkan untuk melakukan pemantauan kinerja anggota.
“Kepada jajaran Bidang Propam Polda Metro Jaya agar terus melakukan pengawasan dan pengecekan keberadaan personel pengamanan yang terlibat di setiap TPS,” kata Karyoto.
Harap Personel Pahami Tugas dan Tanggungjawab
Karyoto mengatakan, pemungutan suara akan dilaksankan pada Rabu, 27 November 2024.
Dia mewanti-wanti kepada masing-masing personel untuk memahami tugas dan tanggung jawab yang diembannya serta memahami pola pengamanan di lokasi TPS, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan lancar.
“Polda Metro Jaya akan mengawal dan mengamankan pemilihan 3 gubernur, 4 wali kota, dan 3 bupati. Tentunya ini akan memiliki potensi kerawanan yang berbeda di masing-masing daerah pemilihannya. Semoga pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Polda Metro Jaya senantiasa dalam keadaan aman dan terkendali,” papar dia.
Sebelumnya, sebanyak 6.259 personel gabungan dikerahkan mengawal proses pemungutan suara pada Pilkada Jakarta 2024. Karyoto mencatat setidaknya ada 32.570 TPS yang akan diamankan.
“Personel akan digeser ke seluruh wilayah jajaran Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tugas pengamanan TPS. Saya mengingatkan kepada seluruh personil agar memonitor dan mengantisipasi perkembangan yang ada di lapangan,” ucap Karyoto.
Dia merinci, 6.259 personel gabungan meliputi 5.059 personel Polri dan 1.200 personel TNI.
Dari jumlah itu, sebanyak 3.299 akan mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara itu, sisanya 2.960 personel masuk ke dalam pasukan respons cepat atau power on hand yang bertugas 1×24 jam dan siap mobile apabila dibutuhkan.
“Power on hand sebanyak 2.960 personel,” tandas Karyoto.
Teguh Setyabudi Minta Aparat Keamanan Antisipasi Gangguan Pilkada Jakarta
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meminta aparat keamanan antisipasi segala gangguan yang terjadi pada saat proses pemungutan suara di Pilkada Jakarta 2024.
Teguh mengatakan, penguatan pengamanan perlu dilakukan, terutama di masa krusial pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Hal itu disampaikan Teguh saat memberikan sambutan di Apel Gabungan TNI-Polri dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024).
“Pengamanan pada tahapan penguatan dan penghitungan suara kita perlu mengantisipasi segala bentuk gangguan baik teknis maupun sosial yang dapat menghambat proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengamanan di setiap TPS dan lokasi penghitungan suara harus lebih dioptimalkan secara netral, sigap dan profesional,” kata Teguh.
Teguh menerangkan, Apel ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaran Pilkada Serentak 2024.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Selain terkait antisipasi gangguan, Teguh juga menekankan mengenai penguatan sinergi antara jajaran TNI, Polri dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
“Sinergi dan komitmen yang telah kita bangun dengan baik juga akan dapat memberikan rasa aman bagi pemilih dan penyelenggara Pilkada,” ujar dia.
Kemudian, lanjut Teguh menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang transparan dan adil. Karena selain pengamanan fisik, aparat dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU.
“Proses penghitungan suara harus transparan, tanpa celah untuk kecurangan atau tekanan guna menjaga integritas hasil Pilkada,” ucap dia.
Terakhir, Teguh juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Menurut dia, keberhasilan pilkada juga tergantung pada tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan turut serta menciptakan suasana Pilkada yang tertib dan kondusif.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong partisipasimasyarakat, utamanya pada warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, turut menciptakan suasana yang damai demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak,menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi kota Jakarta,” ucap dia.
Teguh mengajak semua pihak untuk mengawal proses demokrasi ini agar berjalan dengan tertib, aman dan damai.
“Mari kita bersama menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi,” jelas Teguh.