Jusuf Kalla: Pak Jokowi Bukan Lagi Keluarga PDIP

Perbesar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri (Rakernas) III di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rakernas III PDIP dengan tema “Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara” akan juga membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar arahan khusus dari Presiden Jokowi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V pada 24-26 Mei 2024. Hajat tahunan partai berlambang banteng bermoncong putih itu tak mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Terkait hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau akrab JK merespons ketidakhadiran Jokowi. Menurut dia, yang bersangkutan bukan lagi keluarga PDIP.

“Itukan yang diundang tergantung yang mengundang, kalau yang mengundang kan internal. Kan Rakernas itu internal, dan tentu Pak Jokowi kan bukan lagi keluarga PDIP kan, bukan Kader PDIP lagi, tentu dia enggak diundang,” kata JK kepada wartawan di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP pada 24-26 Mei 2024.

Hasto menegaskan yang diundang ke Rakernas PDIP adalah mereka yang menjaga demokrasi, hukum dan mau menegakkan hukum.

Sebab, kata Hasto, Rakernas PDIP ke-V ini digelar dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, lanjut Hasto, publik telah merekam bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.

“Dan itu terekam kuat dalam memori publik. Terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia,” kata Hasto di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

“Diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK,” tegasnya.

2 dari 3 halaman

Berkaca Akan Putusan MK

Terlebih, kata dia, adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat mengenai sengketa pilpres 2024.

Hasto menyatakan hal itulah dasar PDIP hanya mengundang figur-figur yang memiliki semangat dalam menjaga hukum dan demokrasi.

“Dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka-mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan, PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah. Apalagi, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.

“Itulah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V,” tegas Hasto.

3 dari 3 halaman

Dihadiri Ribuan Kader PDIP

Sementara itu, Hasto menyebut, Rakernas V akan dihadiri 2.160 peserta dari jajaran fungsionaris partai dari seluruh Tanah Air.

“Rakernas V akan diikuti oleh 2.160 peserta yang berasal dari fungsionaris DPP Partai, ketua, sekretaris, bendahara DPD dan DPC Partai, anggota DPR RI, badan dan sayap partai, ketua, sekretaris, bendahara Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) dari 16 negara,” kata Hasto.

Hasto menambahkan, pada pembukaan Rakernas V Partai pada 24 Mei mendatang, turut dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; kepala dan wakil kepala Daerah PDIP dan calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent.

Sehingga, Hasto memperkirakan akan ada hampir lima ribu peserta dalam pembukaan Rakernas di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

“Sehingga pada saat pembukaan jumlah peserta mencapai 4.858 peserta,” jelas Hasto.

Sumber : Liputan 6