:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5022880/original/042902300_1732609380-20241126-Logistik_Pilkada-HER_2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "IMM Ajak Masyarakat dan Semua Pihak Kembali Bersatu Pasca Pilkada 2024")
Liputan6.com, Jakarta – Polri tengah disorot pasca helatan Pilkada 2024, lantaran ada sejumlah pihak yang berpandangan ikut cawe-cawe, bahkan disindir untuk berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Terkait hal itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza menolak jika wacana itu diseriusi dan menanggap itu sikap reaktif saja imbas kekalahan di Pilkada 2024.
“Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini”, kata Riyan, Sabtu (30/11/2024).
Dia berpandangan, jika menempatkan Polri di Kemendagri maka jelas kemunduran dari reformasi.
“Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang”, tegasnya.
Riyan pun meminta usai helatan Pilkada 2024 ini, semua pihak bisa kembali merajut persatuan dan kesatuan.
“Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan” pungkasnya.
Mengkerdilkan Kerja-kerja Polri
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengingatkan politikus PDIP Deddy Sitorus dan juga kader PDIP lainnya bahwa pendapat mengembalikan Polri ke TNI dan dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah upaya-upaya yang coba mengkerdilkan kerja-kerja Polri.
“Karena bagaimanapun juga Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat,” ujar Fernando, melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2024).
Dia menilai, jika pun ada kekurangan-kekurangan pada institusi Polri, maka tentunya menjadi tugas bersama untuk bagaimana menjadikan Polri itu menjadi semakin baik.
“Polri itu semakin sesuai dengan amanah Undang-Undang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung kita meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Polri itu ke TNI ataupun di bawah Kemendagri,” terang Fernando.
Harus Dibuktikan
Terkait tudingan PDIP atau Deddy Sitorus adanya cawe-cawe Polri di Pilkada, Fernando menegaskan maka hal itu harus dibuktikan supaya jangan menjadi fitnah.
“Jadi kalaupun ada oknum-oknum yang terlibat, tentu ini harus ada pembenahan. Bagaimana melakukan pembenahan itu? Ya misalnya salah satunya seperti pernah saya katakan yakni perlu dilakukan penguatan Kompolnas,” ucap dia.
Fernando menyebut, Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) yang ini tidak dipilih oleh Presiden, tetapi kita serahkan pemilihannya oleh DPR RI yang dilakukan seleksi oleh Pansel dan dipilih oleh DPR RI dan diberikan kewenangan.
“Jadi tidak ada lagi unsur dari pemerintah seperti selama ini kan ada tiga dari unsur-unsur pemerintah. Sehingga mereka bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap Polri supaya menjadikan Polri profesional dan bisa menjalankan tugas sebagaimana seharusnya,” papar dia.