:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2257949/original/021055500_1529811911-040322600_1438750245-pilkada-serentak-5-yos-150805.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Brigjen Patrige Petrus Jadi Kapolda Papua, Gantikan Komjen Mathius Fakhiri yang Maju Pilkada 2024")
Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi untuk posisi Kapolda Papua yang kini dijabat Brigjen Patrige Petrus Rudolf Renwarin.
Penunjukan itu menyusul Komjen Mathius D Fakhiri yang mundur dari Polri untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Papua 2024.
Adapun, rotasi itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri terdaftar dalam nomor ST/1845/VIII/KEP./2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo.
“Betul ada mutasi pimpinan Polda Papua,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo saat dikonfirmasi, Kamis (29/8/2024).
Melalui surat telegram tersebut, Petrus bakal menggantikan posisi Komjen Mathius D Fakhiri yang mengundurkan diri dengan mendapatkan promosi nanti saat menjabat jadi Jenderal Bintang Dua atau Irjen Pol.
“Kemudian untuk posisi Wakapolda Papua yang ditinggalkan oleh Petrus akan diisi oleh Brigjen Faizal Ramadhani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Operasi Damai Cartenz,” papar Benny.
Adapun diketahui Mathius Fakhiri sempat mencatatkan sejarah sebagai Kapolda bintang tiga pertama di Indonesia sebagaimana Upacara Korps Rapor Kenaikan Pangkat Pati Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.
Pada upacara yang dipimpin Listyo selaku Kapolri itu, Mathius dianugerahi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), di mana dia naik pangkat dari bintang dua (Inspektur Jenderal/Irjen) jadi Komjen.
Sementara kekinian, Mathius Fakhiri memutuskan untuk terjun ke ranah politik dengan maju sebagai kandidat Bakal Calon Gubernur (Bakal Cagub) Provinsi Papua berpasangan dengan Aryoko Rumaropen sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur (Bakal Cawagub) di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
Reporter: Bachtiarudin Alam (Merdeka.com)
Anda pemilik KTP Jakarta ? cek kembali nomor NIK Anda, apakah ikut dicatut untuk mendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jalur perorangan? Kalau belum tahu, ini caranya.
Daerah Blankspot Jadi Tantangan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Serang
Sebelumnya, daerah blankspot jadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Serang. Selain itu, kondisi geografis juga menjadi permasalahan lainnya dalam distribusi logistik pemilu hingga sistem pengamanan gabungan oleh TNI-Polri.
Kondisi geografis pengiriman logistik pemilu yang menjadi tantangan berupa menyebrangi sungai hingga ke pulau terluar, seperti ke Pulau Tunda.
“Paling rawan di Tirtayasa, utamanya Pulau Tunda, selain jarak juga kondisi geografis. Blank spot di daerah Tirtayasa, Kopo dan Pontang, koordinasi dengan Diskominfo kabupaten Serang,” ujar AKBP Condro Sasongko, Kapolres Serang, Selasa 27 Agustus 2024.
Kepolisian juga mengantisipasi TPS rawan banjir, kertas suara tertukar dan hilang, gesekan antar pendukung hingga sara pendistribusian logistik pemilu. Operasi mantap praja yang digelar Polres Serang berlangsung selama 117 hari.
Pengamanan digelar bersama TNI, Satpol PP hingga kejaksaan. Guna penanganan hukum pelanggaran pemilukada, kepolisian bernaung dibawah Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang berisikan Bawaslu dan Kejaksaan.
“Dalam menangani pelanggaran pilkada ini, polri akan bekerja sama dengan kejaksaan dan Bawaslu guna menyelesaikan perkara dengan tuntas,” terangnya.
Selesaikan Masalah Secara Musyawarah
AKBP Condro Sasongko meminta personel gabungan yang bertugas di Pilkada Serentak 2024 menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Kemudian tetap netral, profesional, serta mengutamakan nama baik institusi dalam bekerja.
Jika terjadi persoalan di TPS atau lokasi tempat mereka bertugas, diharapkan bisa diselesaikan secara baik-baik agar tidak semakin meluas.
“Memetakan kerawanan tahapan pilkada, menjaga komitmen dan netralitas, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme. Kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling sistem serta pengawasan dan pengendalian secara melekat,” jelasnya.