Jakarta
–
Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut telah diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Diisukan, pelantikannya akan dilakukan pada Kamis (24/10/2024).
Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berbicara banyak. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.
“Saya belum dengar. Oh gitu ya?,” kata AHY, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY ini merupakan kementerian baru. Nantinya, kementerian ini juga akan banyak berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyangkut pembangunannya.
Ditemui terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menunjukkan respons serupa. Diana enggan berbicara banyak, namun terlihat wajahnya berseri sembari menahan senyum saat menjawab pertanyaan tentang pelantikan Basuki.
“Kita lihat dulu ya nanti ya. Saya baru belum dengar soalnya (Basuki besok dilantik jadi Kepala OIKN Definitif). Tapi mudah-mudahan ya (isu tersebut benar),” ujarnya.
Sebagai informasi, Basuki sendiri sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Ia menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri pada Juni 2024.
Ditemui saat serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR beberapa hari lalu, Basuki mengaku diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.
“Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN,” terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).
Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.
“Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru,” jelas menteri PUPR dua periode itu.
Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.
“Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun,” tuturnya.
(kil/kil)