Jakarta
–
Pemerintah telah menerapkan proyek hilirisasi mineral secara nasional. Sederet komoditas, mulai dari nikel, tembaga, hingga bauksit dilarang untuk diekspor mentah-mentah.
Sebagai gantinya, pelaku usaha diwajibkan membuat smelter pengolahan dan memberikan nilai tambah pada nikel hingga bauksit baru bisa melakukan ekspor. Dengan larangan ekspor bahan mentah, maka pengusaha diwajibkan mengolahnya menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan nilai tambah.
Namun, menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia nyatanya masih banyak perusahaan yang bandel dan menolak membuat smelter. Dirinya mengancam apabila ada perusahaan tambang yang punya kewajiban membangun smelter tapi tidak dilakukan, izin tambangnya akan ditinjau ulang oleh kementeriannya.
“Harapan kita besok pengusaha-pengusaha nasional ini pak yang sudah dikasih izin-izin tambang, kalau tidak bangun smelter, saya izin, saya akan tinjau (perizinannya) aja pak,” ujar Bahlil saat memberikan sambutan pada peresmian smelter Amman Mineral, disiarkan virtual, Senin (23/9/2024).
Hal ini diungkapkan Bahlil di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meresmikan smelter di Sumbawa Barat, NTB tersebut. Kepada Jokowi, Bahlil bilang selama ini perusahaan memang harus dipaksa dulu membangun smelter. Bila tidak, izin tambang cuma digunakan untuk mengekspor bahan mentah saja.
“Jadi harus dipaksa dulu bangun smelter, kalau tidak izinnya dipakai untuk jual-jual saja,” kata Bahlil.
Dia sempat berkelakar para pengusaha memang memiliki banyak akal agar bisa untung, dia menyebut pengusaha sebagai tukang olah. Termasuk dirinya sebagai menteri pun mau diakali.
Namun, sebagai mantan pengusaha, Bahlil bilang dirinya sudah berpengalaman urusan olah mengolah. Maka dari itu dia mengaku tak bisa semudah itu saja diakali pengusaha.
“Pengusaha ini tukang olah, mau ngolah saya juga, tapi saya bilang, saya juga tukang olah jadi nggak bisa diolah pak,” beber Bahlil.
(hal/ara)