Jakarta
–
Bantuan sosial (bansos) salah sasaran kembali terungkap. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan 46% bantuan sosial (bansos) salah sasaran penerima.
“Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu kira-kira sekitar 40-an% itu melenceng, (tepatnya) 46% tidak tepat,” kata Suharso dalam acara Peluncuran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek): Wujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).
Suharso mengatakan besarnya jumlah bansos yang salah sasaran disebabkan oleh buruknya pendataan penerima. Oleh sebab itu, pemerintah meluncurkan sistem Data Regsosek yang nantinya akan digunakan sebagai basis data penerima bansos pemerintah.
Regsosek merupakan basis data yang memiliki informasi seputar sosial ekonomi hampir 100% penduduk Indonesia. Data Regsosek mengidentifikasi kesejahteraan penduduk mulai dari yang termiskin hingga paling sejahtera dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data yang tercakup dalam Regsosek di antaranya informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, aset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas dan program perlindungan sosial.
Dengan adanya Regsosek, Suharso berharap jumlah bansos yang salah sasaran bisa ditekan hingga 30% pada akhir 2024. Dia berharap pada akhirnya semua bansos yang digelontorkan oleh pemerintah akan sepenuhnya sampai pada mereka yang berhak.
“Dengan Regsosek ini mudah-mudahan dia akan meningkat secara bertahap. Kita berharap 70% dan nantinya mencapai 100%. Dapat dibayangkan data itu akan memastikan orang yang tepat untuk mendapatkan bansos dan juga menghemat dana dari pemerintah,” tutur Suharso.
(aid/hns)