Megawati Singgung MK Diintervensi Kekuasaan, Istana: Presiden Tak Tanggapi, Itu untuk Internal PDIP

Seperti diketahui, Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyameva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

Dalam pidatonya saat Rakernas, Megawati Soekarnoputri mengungkit bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang pernah ia dirikan. Sayangnya, Presiden kelima RI ini menilai fungsi MK kini tidak digunakan dengan baik karena intervensi kekuasaan.

“MK itu ya saya yang mendirikan loh, coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik, waktu saya presiden banyak loh, nanti kalau saya beberin semua nanti ada yang bilang ibu Mega sombong banget enggak,” kata Megawati di rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).

Saat hendak membentuk MK, Megawati sampai meminta dicarikan lokasi yang tidak sembarangan agar lembaga itu berwibawa. Selain itu, ia ingin karakter seluruh hakim konstitusi benar-benar negarawan.

“Sampai waktu saya mendirikan saya sangat ingat saya minta dicarikan tempatnya, tahu-tahu di daerah mana, saya bilang enggak ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan,” ungkap Mega.

Akhirnya, MK didirikan di lokasi ring satu atau tempat penting pusat pemerintahan. Untuk itu, MK mestinya benar-benar dijaga dengan baik.

“Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang harus dijaga artinya supaya dia berwibawa enggak gampang-gampang,” tegas Mega.

Lantas, Megawati bertanya kepada para peserta rakernas siapa pihak yang salah karena membuat kondisi MK saat ini.

“Ini yang salah siapa hayo hayo?” tanya Megawati.

Sontak, terdengar sejumlah kader meneriakkan nama Jokowi.

Selain itu, Megawati menyinggung soal kerusakan demokrasi dalam (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

“Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri,” kata Mega.

Hal ini, lanjut Mega, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.

“Ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka tak diundang dalam Rakernas PDIP. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan menegaskan, bahwa yang diundang dalam rakernas hanya internal partai.

Djarot menegaskan, apabila ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika dan moral, maka bukan lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.

“Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” ujar Djarot di sea Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utarat, Jumat (24/5/2024).

Oleh karena itu, lanjutnya, Rakernas PDIP kali ini hanya untuk internal partai. Peserta yang diundang juga ada para cendekiawan, akademisi dan masyarakat pro demokrasi.

“Oleh sebab itu yang diundang adalah utk internal partai. Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” pungkasnya.