Jakarta, CNN Indonesia
—
Indonesia Memanggil (IM57+) Institute menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat pihak-pihak dari anggota koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi.
PDIP saat ini menjadi partai oposisi pemerintah Prabowo. Sedangkan partai koalisi pemilik kursi di DPR antara lain Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan NasDem. Hanya NasDem yang tak ada kadernya di kabinet Prabowo.
“Menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah keberanian Pimpinan KPK dalam menangani kasus-kasus strategis lain yang tidak terkait dengan PDI-P sebagai oposisi,” kata Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito melalui keterangan tertulis, Selasa (24/12).
Lakso mengatakan Setyo Budiyanto dan kawan-kawan harus menunjukkan sikap profesional dan independen dalam menangani kasus korupsi terkait pihak lain yang strategis.
“Dugaan gratifikasi jet pribadi dan tambang di Maluku Utara adalah contoh kasus yang perlu dituntaskan secara tuntas. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa KPK mampu menjadi lembaga independen dan bebas dari segala intervensi,” ujarnya.
Lakso menyebut penetapan tersangka terhadap Hasto menjadi pintu masuk untuk membuka skandal yang lebih besar dan menunjukkan pimpinan KPK sebelumnya tidak kompeten.
“Hal tersebut mengingat bahwa kasus ini sudah bertahun-tahun berjalan sejak OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan maju mundur proses yang terjadi tetapi baru diproses saat ini. Artinya, pimpinan KPK saat ini ingin menunjukkan bahwa ada keseriusan dalam penanganan kasus di KPK,” ujarnya.
“Apresiasi ini harus didukung oleh optimalisasi dalam penanganan kasus ini setuntas-tuntasnya,” imbuhnya.
IM57+ Institute merupakan organisasi bentukan puluhan mantan pegawai KPK yang dipecat karena dicap tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
Sebelumnya, ada laporan mengenai dugaan korupsi yang menyeret keluarga mantan Presiden RI Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution. Belum ada penjelasan signifikan dari KPK mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Hanya saja, terakhir, KPK sempat menyatakan tidak bisa mengusut dugaan korupsi berupa penerimaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara.
Sementara untuk Bobby, dalam hal ini Blok Medan. Belum ada kesimpulan yang disampaikan oleh KPK.
(ryn/fra)