Jakarta
–
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan kelanjutan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN, Kalimantan Timur. Untuk infrastruktur eksekutif telah hampir rampung dan ditargetkan mulai fungsional pada awal 2025.
Otorita IKN melaporkan, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana. Dalam hal ini, infrastruktur eksekutif seperti Kantor Presiden hingga Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) ditargetkan tahun depan sudah bisa digunakan.
“Pembangunan KIPP berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap,” kata Otorita IKN, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).
Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN. Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Adapun infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD. Sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung (MA) dan institusi hukum lainnya.
“Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional,” tulisnya.
Lebih lanjut, dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN saat ini sudah mencapai 61,7%. Sedangkan dari sisi investasi, Otorita IKN mencatat telah dilakukan 8 groundbreaking dengan total investasi mencapai Rp 58,4 triliun.
Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.
Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi. Adapun infrastruktur ini mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.
Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, di awal tahun 2025 Otorita IKN akan membangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.
“Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda,” kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw.
Troy mengatakan, mega proyek ini akan membuktikan bahwa Indonesia mampu memiliki kota pintar berbasis digital yang tetap bisa menjaga keberadaan lingkungan hidup dan keberagaman budaya. Hal ini karena pembangunannya bukan hanya pembangunan fisik namun juga pembangunan manusia, alam dan lingkungan.
(acd/acd)