Jakarta
–
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan perkembangan terkait rencana perubahan skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2025.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) sedang membangun database tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan. Penggabungan data ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan bantuan subsidi seperti BLT dapat tepat sasaran.
“Saat ini BPS sedang bekerja terutama untuk membikin database tunggal mengenai penduduk Indonesia yang sesuai dengan tingkat kemiskinannya dan sebagainya,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (11/12/2024).
Database ini akan menggabungkan seluruh sumber data yang ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hingga data yang dimiliki PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
“Semuanya sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan menjadi dasar nanti BLT, subsidi langsung dan sebagainya ini sedang dikerjakan. Mungkin nanti ada penjelasan yang lebih jelas di 2025,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kajian skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah rampung dan akan dilaksanakan pada tahun 2025.
“Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung, insyaallah diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas,” kata Bahlil kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024 di The Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (11/12).
Sayangnya, Bahlil belum mau merinci skema seperti apa yang dimaksud. Yang jelas, kata dia, kebijakan akhirnya akan diumumkan ke publik usai ratas terlaksana.
“Setelah diputuskan lewat ratas baru kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan kita semua,” imbuhnya.
(aid/rrd)