Jakarta
–
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6%. Angka itu akan terus meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik.
Ia menuturkan salah satu kebijakan untuk bertahan dari ketidakpastian global adalah makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah untuk pertumbuhan (pro-growth). Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Pertumbuhan kredit meningkat ke 11-13% pada 2025 dan 2026. Stabilitas sistem keuangan terjaga,” kata Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, Jumat (29/11/2024).
“Hasil stress-test menunjukkan ketahanan dari dampak gejolak global,” sambungnya.
Menurut Perry, ekonomi keuangan digital meningkat pesat. Transaksi e-commerce, digital banking dan uang elektronik tumbuh tinggi.
“Kebijakan makroprudensial longgar akan dipertahankan tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan yang akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja,” ujar Perry.
“Jumlah insentif likuiditas KLM kami naikkan dari Rp 259 triliun menjadi Rp 283 triliun mulai Januari 2025. Semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas lebih besar,” lanjutnya.
Langkah kedua dalam menerapkan KLM yaitu rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial tetap longgar. Demikian pula kebijakan Uang Muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan otomotif.
“Ketiga, penguatan surveillance sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan, berkoordinasi erat dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” kata Perry.
Kebijakan Sistem Pembayaran 2025
Perry menyebut di sistem pembayaran, digitalisasi terus diakselerasi pada 2025. Hal ini mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 yang diluncurkan pada 1 Agustus 2024.
“Lima inisiatif Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasionalisasi, dan Rupiah Digital. Dengan semboyan ‘Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa’,” tutur Perry.
Strategi pertama yang dilakukan BI dalam menggenjot pertumbuhan di sistem pembayaran adalah pengembangan NewBI-Fast yang interkoneksi dengan fast payments industri. Modernisasi BI-RTGS yang multi-currency dan standar internasional.
“Pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan Payment ID dan BI-Payment Info,” ujar Perry.
Kedua yaitu konsolidasi industri sesuai kemampuan Transaksi, lnterkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan infrastruktur Teknologi (TIKMI). Klasifikasi Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) Utama dan Non-Utama juga dilakukan.
“Ketiga, inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant. Pendirian BI Digital Innovation Center (BIDIC) berkolaborasi dengan ASPI,” jelas Perry.
“Keempat, perluasan kerja sama QRIS dengan sejumlah negara. Juga BI-Fast dalam proyek Nexus, integrasi dengan Local Currency Transaction,” imbuhnya.
Selanjutnya, eksperimentasi lanjutan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Perry juga mengatakan BI akan melakukan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
BI juga memiliki lima sinergi dalam menjaga stabilitas, yang pertama, sinergi memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong permintaan domestik.
Ketiga, sinergi meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional. Keempat, sinergi pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian.
Terakhir, sinergi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional.
Perry menyebutkan sinergi ini merupakan kunci untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.
“Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks ke depan dan mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian tumbuh lebih kuat,” pungkasnya.
(adv/adv)