Utusan Khusus Presiden Dianggap Tidak Bermanfaat dan Cuma Jadi Beban

Utusan Khusus Presiden (credit: https://www.instagram.com/zitaanjani/).

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, adanya utusan khusus presiden menjadi beban bagi pemerintah dan keuangan negara. Sebab, struktur yang ada di lingkaran Presiden Prabowo Subianto terlalu obesitas.

Dedi mencontohkan adanya kantor staf presiden dan kantor komunikasi publik. Menurut Dedi, dua hal ini sudah tumpang tindih dan tidak jelas.

“Ke mana arah kontribusi mereka terhadap presiden? Belum lagi nanti kalau disandingkan dengan dewan pertimbangan presiden,” ucap Dedi saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

Kemudian, Prabowo menambahkan satu lagi struktur yang disebut utusan khusus presiden. Dedi menilai, utusan khusus pesiden bakal menimbulkan beban baru keberadaannya tidak diperlukan.

“Ini tentu rumit, selain punya beban bagi pemerintah dan bagi keuangan negara, tentu akan punya beban juga bagi presiden, karena kalau presiden tidak memanfaatkan mereka, baik itu dalam skala pengambil putusan atau apa?” ujar Dedi.

“Maka keberadaan mereka mestinya tidak diperlukan. Bukan saja tidak diperlukan bagi presiden, tapi tidak diperlukan secara struktur pemerintahan secara umum,” sambungnya.

Dedi mencontohkan tugas Miftah Maulana Habiburrahman yang berkaitan tentang urusan kerukunan agama dan sarana keagamaan. Padahal, secara teknis hal itu sudah dilakukan dan menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

“Tapi dengan utusan khusus ini akan memperumit Kemenag, khususnya kerja prasarana keagamaan. Apa yang nanti dijadikan tinjauan atau sebagai pedoman kerja utusan khusus presiden?” kata Dedi.

“Untuk memgambil kebijakan, misalnya, membangun konsolidasi terkait dengan keagamaan, sementara secara kekuasaan mereka tidak punya kewenangan karena kewenangan ada di Kementerian Agama. Jadi ini cukup rumit,” tambahnya.

Pedagang es teh yang jadi perbincangan karena diolok-olok Miftah Maulana datang ke Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, DIY untuk menemui Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembina Sarana Keagamaan itu.

2 dari 4 halaman

Prabowo Bagus Secara Personal, tapi Struktur Kabinetnya Mengkhawatirkan

Dedi mengatakan, Prabowo memang punya potensi bagus secara personal. Namun, melihat struktur yang dibangun terkait tata kelola pemerintahan, menjadi mengkhawatirkan lantaran hanya berpotensi menempatkan orang-orang berjasa bagi Prabowo Subianto pada saat Pilpres 2024.

“Kalau tokoh-tokoh seperti Miftah ini diberikan posisi lalu mengatasnamakan negara, mengatasnamakan presiden, sementara sikap dan perangainya tidak menunjukkan adanya sikap atau representasi presiden, ini kan bermasalah,” tuturnya.

Masalah lain dari utusan khusus presiden adalah munculnya karakter yang tak bisa dijaga. Serta kepatuhan terhadap administrasi negara, misalnya soal laporan karta kekayaan.

“Jangan sampai karena ketidakpatuhan itu kita menormalisasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena ini sudah menunjukkan potensi tokoh-tokoh semacam itu patuh pada laporan LHKPN,” kata Dedi.

Dia pun khawatir posisi utusan khusus presiden dijadikan sebagai ‘makelar’ karena merasa dekat dengan Istana sebagai utusan khusus presiden.

“Meskipun nantinya bisa saja menjadi makelar yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab yang diberikan presiden hanya mengandalkan kedekatan dengan presiden, sehingga bisa melakukan manuver banyak hal itu yang saya kira cukup mengkhawatirkan,” pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Utusan Khusus Presiden Lebih Banyak Kontroversi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, sejauh ini memang publik tidak pernah tahu apa yang sudah dilakukan oleh utusan khusus presiden. Bahkan, publik tidak bisa mendeteksi kerja mereka, terutama bagi kepentingan publik.

“Selama ini memang menjadi tanda tanya apa fungsi tugas utama dari utusan khusus presiden itu. Sampai hari ini tentu tak ada satu pun yang bisa dideteksi apa yang sudah dilakukan oleh mereka,” ucap Adi saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

Padahal, kata Adi, pada diri utusan khusus presiden melekat sebagai pejabat publik. Mereka juga memakai fasilitas negara, yang uangnya dari rakyat.

“Jadi wajar kalau publik bertanya apa yang sudah dilakukan, ya minimal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban secara umum,” ujar Adi.

Adi menyebut, yang mengemuka dari utusan khusus presiden justru hal-hal polemik dan problematik ketimbang kerja positif. Seperti masalah Miftah yang mengolok-olok penjual es teh, hingga ada utusan khusus presiden yang malah sibuk meng-endorse pasangan calon di Pilkada 2024.

“Misalnya itu, kan tentu semakin membuat orang bertanya-tanya, apa sebenarnya tugas utusan khusus presiden itu, kok lebih banyak menimbulkan kontroversi, lebih banyak menimbulkan polemik,” tuturnya.

“Dan justru kelihatan sibuk meng-endrose palson-paslon tertentu di pilkada. Itu kan yang lebih mengemuka,” sambungnya.

Utusan Khusus Presiden Harus Dievaluasi

Maka dari itu, Adi mengatakan, perlu ada evaluasi yang ditunjukkan kepada publik apa sebenarnya yang sudah dilakukan utusan khusus presiden.

“Apalagi di era medsos yang berkembang cukup pesat. Hampir tiap saat dan tiap hari, termasuk utusan khusus presiden itu pasti akan dibantu dan ditanya apa yang sudah mereka lakukan,” ujar Adi.

“Jangan justru sibuk melakukan hal-hal yang sifatnya enggak ada hubungannya dengan bagaimana ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara ke depan,” tutup Adi.

4 dari 4 halaman

Daftar Utusan Khusus Presiden

Berikut nama-nama Utusan Khusus Presiden periode 2024-2029.

1. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono

2. Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Setiawan Ichlas

3. Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah

4. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Farid Ahmad atau Raffi Ahmad

5. Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad Ridha Sabana

6. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Kerjasama Multilateral, Mari Elka Pangestu

7. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Sumber : Liputan 6