:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4922501/original/056399600_1724072023-IMG_3344.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bukti Kecurangan di Pilgub Jateng Sudah Dilaporkan, Ganjar Pranowo: Tunggu Saja, Diproses Atau Tidak")
Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyebut bahwa pihaknya tengah mengantongi data dan bukti kecurangan dalam proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Ia mengatakan, data tersebut masih dalam proses pengumpulan, dan akan diajukan kepada penegak hukum untuk diproses.
“Ada yang dilaporkan, ada yang belum, tinggal menunggu aja prosesnya. Kita tunggu saja semua laporan apakah diproses atau tidak,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto enggan berkomentar banyak tentang hasil Pilgub Jawa Tengah 2024. Dirinya mengatakan bahwa situas politik i saat ini tidak berpihak kepada PDI Perjuangan.
“Cuaca sedang tidak baik-baik saja di kami,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR tersebut belum bersedia berkomentar lebih lanjut tentang keunggulan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin versi hitung cepat.
Demokrasi Terancam Mati
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap resmi partainya terkait hasil penghitungan sementara Pilkada 2024.
Dalam video yang diterima, Megawati awalnya menceritakan bagaimana Pilkada langsung terlaksana pertama kali tahun 2004.
“Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?,” kata dia dalam sebuah video dikutip Rabu (27/11/2024).
Presiden kelima RI itu pun mengingatkan, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.
“Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” ucap Megawati.
“Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” jelasnya.
Megawati lantas memberikan lima sikap dan himbauan kepada semua warga. Pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.
“Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa,” ujarnya.
(*)