Jakarta
–
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras pada 2025. Keputusan ini telah disepakati saat rapat terbatas, Selasa (26/11) lalu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penyaluran bantuan beras akan dilakukan Januari-Februari 2025. Bantuan beras yang akan disalurkan 160.000 ton per bulan untuk 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Jadi bantuan pangan sudah diputuskan ratas yang dipimpin Pak Presiden.Januari nanti ada 160.000 ton untuk 16 juta penerima,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2024).
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan penyaluran beras murah melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras murah atau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) itu kan disalurkan selama Januari dan Februari 2025 dengan jumlah 150 ribu ton per bulan.
Zulhas mengungkap, keputusan ini diambil karena pada Januari-Februari 2025 produksi beras masih minim atau di bawah 2 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi sebanyak 2,6 juta ton.
“Stok Bulog (ada) 2 juta (ton). Jadi dengan bantuan pangan, dengan SPHP, maka Bulog 2 bulan akan berkurang 320 ribu ton (bantuan beras),tambah 300 (SPHP) jadi 620 ribu ton.Tapi Bulog nanti Maret-April akan menyerap mungkin 1 juta lebih kurang. Jadi sudah diputuskan ratas pada minggu lalu,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga telah mengungkapkan bantuan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.
“Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan,” kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.
(ada/ara)