Jakarta
–
PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina telah memblokir lebih dari 76 ribu nomor polisi kendaraan sebagai konsumen Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar subsidi. Pemblokiran dilakukan lantaran puluhan ribu kendaraan tersebut diduga melakukan kecurangan.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan pemblokiran dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data nomor polisi (nopol) kendaraan dengan data yang ada di Korps Lalu Lintas Kepolisian.
“Telah dilakukan pemblokiran kepada lebih dari 76 ribu nomor polisi konsumen JPT Biosolar yang terdeteksi fraud. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan data atau profiling yang terkumpul, itu ada 20,8% kita lihat itu kendaraan yang tidak valid secara Korlantas jadi perlu kita lakukan verifikasi ulang,” kata Riva dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (28/5/2024).
Selain itu, pada saat pendaftaran, terdapat beberapa pengguna yang terindikasi memalsukan identitas dengan mengedit foto yang diunggah. Berikutnya yakni adanya penyalahgunaan data termasuk informasi-informasi yang terkait dengan temuan-temuan audit eksternal.
Sebagaimana diketahui, Pertamina terus melanjutkan program subsidi tepat pemakaian BBM, khususnya Solar subsidi. Hingga saat ini tercatat sudah 3,81 juta pengguna Solar subsidi terdaftar di 514 Kabupaten/Kota, dengan pembelian menggunakan QR Code.
Melalui program subsidi tepat itu, pertumbuhan permintaan JBT Solar Subsidi dapat ditekan. Tercatat realisasi konsumsi Solar subsidi tahun 2023 mencapai 16,63 juta kilo liter (kl), lebih rendah dari prognosa awal 17,5 juta kl atau kuota 2023 16,65 juta kl.
Kemudian penyaluran BBM Solar bersubsidi pada 2024 diperkirakan mencapai 17,71 juta kl, lebih rendah dari kuota yang sebesar 17,80 juta kl. Pengguna terbesar yaitu 52,4% kendaraan non pribadi, 45,7% kendaraan pribadi dan 1,9% layanan umum dengan jenis kendaraan 60,7% dikonsumsi roda empat, 32,4% roda enam dan 6,9% lebih dari roda enam.
“JBT Solar, prognosa di 2024 insya Allah dapat kami jaga berada di 0,05% di bawah kuota 2024 sebesar 17,8 juta kl,” tutur Riva
(aid/hns)